Pemprov DKI Usul Online Shop dan Ojol Kena Pajak

SinPo.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengusulkan agar toko daring atau online shop dan ojek online (Ojol) dapat dikenakan pajak daerah. 

Joko menyebut, masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. 

"Terkait masalah pajak, ada sebenarnya. Misalnya Go-jek, Go-food dan sebagainya perlu dipikirkan ke depan pajaknya. Kita juga perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko yang online ini, dan kita tidak bisa sendiri. Harus melibatkan pemerintahan pusat," kata Agus dalam keterangan resminya, yang dikutip Rabu, 18 Oktober 2023.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Lusiana Herawati menyatakan pihaknya akan melakukan inovasi lain untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah pada tahun 2024. 

Seperti melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Data sensus akan tetap kita cleansing. Misalnya dulu waktu sebelum sensus itu tanah kosong, ternyata setelah di sensus ada rumahnya, ada bangunannya, otomatis pajak bisa nambah," ujarnya. 

Bapenda DKI juga berencana untuk melakukan evaluasi pada kebijakan bebas pajak bagi aset yang nilainya setara Rp2 miliar.  Bapenda menilai, jika wajib pajak memiliki rumah lebih dari satu, meskipun nilainya di bawah Rp2 miliar, maka sebaiknya tetap dikenakan pajak.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik, realiasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2022 mencapai Rp45,6 triliun, adapun anggarannya mencapai Rp55,6 triliun. 

Sedangkan pada tahun 2021, realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp 77,48 triliun. Dari angka tersebut, penerimaan Pemprov DKI Jakarta dari pendapatan daerah senilai Rp65,57 triliun dan dari pembiayaan Rp11,91 triliun.