Partai Republik Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Joe Biden
SinPo.id - Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 28 September 2023 membuka sidang pertama penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden, beberapa pekan setelah Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengajukan permintaan tersebut.
Partai Republik menuduh Biden menyelewengkan kekuasaannya ketika dia menjabat sebagai wakil presiden untuk membantu sang putra, Hunter Biden, dalam mendapatkan kesepakatan bisnis luar negeri yang menguntungkan, dan mendapatkan keuntungan pribadi dari "korupsi" tersebut.
McCarthy pada 12 September meminta agar penyelidikan pemakzulan terhadap Biden dibuka.
Dalam sidang penyelidikan pada Kamis yang dipimpin oleh Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dikatakan bahwa Biden telah berbohong mengenai urusan bisnis anggota keluarganya.
"Rakyat Amerika menuntut pertanggungjawaban atas budaya korup ini," ujar Comer.
Partai Demokrat mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Biden telah menerima pembayaran tersebut, atau terlibat dalam bisnis putranya.
Perwakilan dari Partai Demokrat Jamie Raskin mengecam para kolega Partai Republik yang mempresentasikan 12.000 halaman catatan bank yang tidak membuktikan "sepeser pun" diberikan kepada sang presiden.
Salah satu saksi ahli panel, profesor hukum Jonathan Turley, juga mengakui bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Partai Republik sejauh ini tidak membuktikan kasus mereka.
Gedung Putih telah berulang kali menolak pernyataan Partai Republik yang menyebutkan bahwa Biden menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk memperkaya keluarganya. Menjelang sidang penyelidikan, Gedung Putih merilis sebuah memo setebal 15 halaman yang membantah dugaan dari Republik.
Ian Sams, juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan dan investigasi, pada Selasa, 26 September 2023 mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Partai Republik hanya mencoba mengalihkan perhatian dari penutupan pemerintah (shutdown) yang akan dimulai akhir pekan ini jika Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang pengeluaran.
