Kepsek di Bogor Dipecat Akibat Pungli, DPR: Sistem Antisipasi Harus Diperkuat
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, menyoroti pemecatan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, terhadap Mantan Kepala SDN Cibeureum 1 Kota Bogor Nopi Yeni, karena kasus dugaan pungli.
Menurut Dede, dugaan pungli yang terjadi saat proses PPDB tidak hanya terjadi di satu sekolah di Bogor saja. Sehingga ia menilai perlu adanya sistem yang kuat untuk mengantisipasi pungli, dan bukan kebijakan yang sifatnya hanya sementara.
"Karena kan kejadian pungutan ini bukan di satu sekolah. Artinya, kalau kita mau memperbaiki, perbaiki sistemnya, karena kalau kita memperbaiki kita hanya melakukan pemecatan pada katakanlah oknum, yang lain bagaimana?" Kata Dede dalam keterangan persnya, dikutip Minggu 24 September 2023.
"Tentu sebagai kepala daerah bisa mengambil kebijakan yang sifatnya bukan spontan, kebijakan yang hanya sementara. Harus mengambil kebijakan yang memang komprehensif," sambungnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan bukti dan saksi yang kuat dalam kasus dugaan pungli tersebut, dan mengingatkan agar ketegasan hukum yang ditegakan oleh kepala daerah tersebut bukan hanya demi popularitas semata.
"Artinya begini, saya mengapresiasi kepala daerah yang memberikan ketegasan, tapi saya juga memberikan imbauan agar bukan karena sifatnya popularistis saja. Tapi harus berdasarkan data, apa iya benar? Ada bukti, ada saksi, dan sebagainya," terangnya.
Karena, kata Dede, apabila kepala daerah telah memiliki data yang kuat, maka berdasarkan undang-undang, kepala daerah memiliki wewenang untuk merotasi hingga memecat guru yang mengajar di tingkat pendidikan dasar.
"Dari sisi kepala daerah, ketika dasar yang kuat, dengan dasar dan data yang kuat, itu adalah sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena kepala sekolah itu berada di bawah kewenangan daripada kepala daerah," katanya menjelaskan.
