Temuan Praktik Pungli, Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Pembagian Pangan Murah

Laporan: Khaerul Anam
Kamis, 21 September 2023 | 15:03 WIB
Pembagian pangan murah (SinPo.id/Beritajakarta)
Pembagian pangan murah (SinPo.id/Beritajakarta)

SinPo.id -  Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengevaluasi pendistribusian pangan murah bersubsidi bagi warga Jakarta. Langkah itu dilakukan usai ditemukan pungutan liar (Pungli) oleh beberapa oknum saat pendiatribusian program tersebut di Koja, Jakarta Utara.

"Kami selalu bertekad memberikan layanan terbaik kepada masyarakat guna menjaga good goverment melalui proses evaluasi," Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati, Kamis, 21 September 2023.

Menurut Eli, Dinas KPKP DKI Jakarta saat ini gencar sosialisasi kepada warga Jakarta seputar informasi pangan murah bersubsidi tidak akan ditutup, namun disesuaikan agar tepat sasaran.

"Caranya yakni penerima manfaat membawa KTP, KK dan KJP saat bertransaksi membeli pangan bersubsidi,” ujar Eli menambahkan.

Cara itu dinilai efektif memberantas praktik pungli sehingga penyaluran pangan murah tepat sasaran kepada penerima manfaat. Selain itu Eli menyebut pembenahan yang dilakukan yakni memasang pengumuman pengambilan nomor antrean dimulai pukul 07.00 WIB dan pengambilan pangan murah bersubsidi di gerai Pasar Jaya sesuai kesepakatan.

“Biasanya pengambilan pangan murah bersubsidi di gerai atau toko mulai beroperasi pada pukul 08.00 atau 09.00 WIB. Jadi, warga tidak perlu mengantre dari pukul 03.00 WIB untuk mengambil nomor antrean," kata Eli menjelaskan.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan menambah gerai untuk memecah penumpukan antrean warga yang akan membeli pangan murah bersubsidi. Langkah itu melibatkan Perumda Pasar Jaya saat ini sedang mempersiapkan prasarana dan sarana berupa gerai di antaranya mesin EDC dan mesin pendingin.

“Ini untuk memastikan kondisi pasokan daging dan ikan tetap bagus,”  ujar Eli menjelaskan.

Selain itu, KPKP bersama stakeholder terkait setiap hari Kamis setiap pekan menggelar rapat evaluasi program pangan murah bersubsidi dan penyaluran beras SPHP.

Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.

"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI