Tahun Politik, Dewan Pers Larang Medsos Jadi Sumber Berita

SinPo.id -  Dewan Pers meminta wartawan untuk menyetop media sosial sebagai sumber berita saat tahun politik. Sebab, Medsos pada umumnya digunakan sebagai sarana propaganda dan kampanye.

"Sekarang ada isu yang dilempar buzzer soal penamparan Wakil Menteri, sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya sebelum dijadikan berita," kata Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan saat kunjungan di Ambon, Rabu, 20 September 2023.

Asep membenarkan era keterbukaan saat ini masyarakat memiliki hak mengakses media sosial. Namun, di belakangnya ada penumpang gelap berupa pendengung bayaran yang melempar berbagai isu.

"Ini menjadi tantangan bagi dunia pers dan wartawan untuk berhati-hati dalam menelaah dan menerima informasi," kata Asep menambahkan.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menganalisis lebih dulu saat menerima informasi. Termasuk informasi terbaru seorang menteri menampar wakil menteri di rapat kabinet. “Masuk akal tidak? Kan tidak, karena itu jangan langsung dibuat beritanya," kata Asep menjelaskan.

Saat ini Dewan Pers menerima pengaduan dari salah satu partai besar di Indonesia terkait pemberitaan satu media yang berjudul ketua umum partai tersebut pamer kekuasaan. Padahal dalam peristiwa yang diberitakan tidak ada pamer kekuasaan.

Ia kembali mengingatkan media massa berhati-hati dalam menulis berita mulai dari judul hingga teras.

"Wartawan harus turun ke lapangan, memastikan apa yang terjadi, jangan hanya di kantor saja telepon sana-sini, lihat Medsos, lalu bikin berita. Itu bukan jati diri jurnalis profesional," kata Asep mengingatkan.

Dewan Pers menekankan wartawan juga harus mendidik masyarakat agar terbiasa berbeda pendapat dan menyediakan ruang diskusi di tahun politik ini untuk menerima perbedaan. Selain itu wartawan berhati-hati memilih narasumber dan menghindari berita yang sensasional. "Wartawan juga harus menjunjung tinggi etika dalam bertugas mulai dari penampilan yang baik hingga jati diri profesional," katanya.

Karena itu, Dewan Pers mengajak media massa mengawal rotasi kekuasaan secara damai, apalagi posisi Indonesia sudah masuk kategori negara menengah, sehingga stabilitas demokrasi akan diukur lewat pelaksanaan Pemilu.