Bentrokan di Pulau Rempang, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Unjuk Rasa
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta agar pemerintah menarik pasukan yang ditempatkan di Pulau Rempang, dan mengevaluasi penanganan unjuk rasa yang selama ini menggunakan kekerasan.
"Kericuhan yang terjadi kemarin menjadi bukti bahwa penggunaan aparat disertai penggunaan kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kapolri harus menarik pasukan dan mengevaluasi penanganan unjuk rasa Rempang," kata Netty melalui keterangan tertulisnya, Jumat 15 September 2023.
Menurutnya, kehadiran aparat di wilayah tersebut justru menjadi pemicu dari kericuhan yang terjadi. Sehingga aparat harus segera ditarik untuk dievaluasi, agar dapat menggunakan cara-cara persuasif dalam mengendalikan amarah masyarakat.
"Pemerintah harus menggunakan cara-cara persuasif melalui dialog yang lebih intens kepada warga Rempang yang menolak. Hentikan penggunaan aparat dan gas air mata karena justru akan membuka ruang konflik yang lebih luas," ungkapnya.
Di samping itu, Netty juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan KPPPA untuk segera mengkoordinasikan pengiriman tim trauma healing agar dapat memberikan terapi pada anak-anak korban kericuhan di Rempang.
"Mereka merasakan betul kepulan asap gas air mata di sekolah-sekolah mereka. Jangan sampai kejadian tersebut menimbulkan persoalan kesehatan mental di kemudian hari," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kesehatan mental anak-anak di lokasi kericuhan. Karena trauma berkepanjangan akan berdampak buruk bagi kesehatan psikologis seperti PTSD dan gangguan kecemasan.
"Anak-anak punya ingatan yang kuat dalam merekam sesuatu. Jangan sampai mereka tumbuh dan berkembang dengan ingatan akan kekerasan," katanya menambahkan.
