Sengketa di Kampung Adat Rempang, PAN : Tujuan Investasi Untuk Kesejahteraan Rakyat
SinPo.id - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menyelesaikan sengketa kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan bijak. Penyelesaian diharapkan mengedepankan perlindungan dan keselamatan masyarakat.
"Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 14 September 2023.
Saleh berharap pemerintah tak melakukan cara-cara penggusuran dan relokasi secara paksa. Dia menyebut cara itu tidak akan efektif menyelesaikan masalah.
"Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," ujar Saleh menambahkan.
Ia juga meminta pemerintah menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. langkah yang perlu dilakukan saat ini menemui dan berdialog dengan warga setempat perihal rencana pengembangan kawasan investasi tersebut.
Dia yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin persoalan lahan ini memakan korban. Apalagi, Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif.
"Kami melihat bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selalu dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini pulalah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang," kata dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun langsung ke Pulau Rempang. Bahlil diminta memberikan penjelasan kepada warga yang memprotes proyek pengembangan Rempang.
"Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi juga menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.
