Demokrat: Perubahan Simbol Antitesis Jokowi, Sedangkan NasDem-PKB Setia di Pemerintahan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 08 September 2023 | 17:14 WIB
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani (SinPo.id/ Instagram)
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani (SinPo.id/ Instagram)

SinPo.id - Partai Demokrat membeberkan alasannya tak sepakat nama perubahan dipertahankan koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024. Bagi Demokrat, perubahan merupakan simbol antitesis terhadap kekuasaan yang berjalan sekarang.

Sementara NasDem dan PKB yang merupakan partai politik (parpol) pengusung Anies-Cak Imin justru konsisten berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode.

"Lagi pula paket Anies-Muhaimin yang motor utamanya NasDem dan PKB sangat tak tepat menggunakan nama ini. Perubahan adalah simbol antitesis terhadap kekuasaan saat ini, sementara kedua partai ini selama dua periode pemerintahan Jokowi berada di dalamnya," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada SinPo.id, Jakarta, Jumat, 8 September 2023.

Oleh karenanya, Kamhar menilai tidak logis jika parpol pengusung Anies-Cak Imin justru berkukuh mempertahankan nama perubahan tersebut. Dia menilai sikap NasDem dan PKB justru tengah memperlihatkan upaya pembajakan atas gerakan perubahan.

"Jadi jika terus menggunakan nama Koalisi Perubahan, bukan hanya tak orisil, malah lebih tepatnya diterjemahkan sebagai ‘anti tesis’ kenyataan. Katanya perubahan, nyatanya dipemerintahan. Pembajakan atas gerakan perubahan," kata dia.

Tak hanya itu, Kamhar menyebut tagline perubahan dan perbaikan sudah sejak lama dipresentasikan Partai Demokrat. Tagline ini bahkan digaungkan jauh sebelum penjajakan hingga Koalisi Perubahan terbentuk.

"Jadi jika ada kader Partai Demokrat yang kemudian mempertanyakan tetap digunakannya nama Koalisi Perubahan setelah Partai Demokrat memutuskan keluar, wajar sekali," tegas dia.

Sebelumnya, Partai NasDem dan Anies memutuskan memilih Cak Imin sebagai cawapres untuk Pilpres 2024. Demokrat menyebut keputusan memilih Cak Imin sebagai cawapres itu dilakukan secara sepihak, tidak ada komunikasi yang dilakukan NasDem dan Anies kepada anggota KPP.

Atas hal tersebut, Demokrat kemudian menyatakan mundur dari KPP. Dengan begitu, Demokrat tak lagi menjadi partai politik (parpol) pendukung Anies.

Selain hengkang, Partai Demokrat meminta Anies dan anggota pengusung agar mengganti nama koalisi perubahan. Alasannya, sejak awal ide perubahan datang dari Partai Demokrat. Ide perubahan dinilai sebagai gagasan yang dibawa Partai Demokrat ke dalam koalisi bersama Anies saat pertama kali terbentuk.

"Ide Perubahan original dari Demokrat, sehingga tetap menjadi tema misi Partai Demokrat ke depan,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan beberapa waktu lalu.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI