Legislator PKB Minta Pemerintah Kaji Efektivitas Program Pengendalian Harga Beras
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti tren kenaikan harga beras di Tanah Air. Larangan ekspor beras dari India dan el nino menyebabkan harga beras naik setidaknya di 86 kota di Indonesia.
Daniel meminta pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.
"Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan kenaikan harga beras merupakan isu ekonomi yang sensitif. Bahkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat," ucap dia.
Dia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah konkret dalam menyelesaikan kenaikan harga beras. Terpenting, memastikan praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan harga yang adil bagi konsumen.
Daniel menyebut salah satu program yang disorot publik adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Dia menekankan kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. Sehingga, DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
"Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat," kata Daniel.
Terakhir, Daniel mendorong pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.
