DPR Minta Tambang Ilegal di Sekitar IKN Segera Ditindak
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi), diminta untuk turun tangan langsung menindak tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, beking tambang ilegal tersebut diduga bukan orang sembarangan, sehingga butuh figur kuat untuk menghadapinya.
"Ilegal mining ini memang luar biasa, dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di Blok Mandiodo," kata anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Selasa 5 September 2023.
"Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini sudah darurat ilegal mining, sehingga pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum ilegal mining.
Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan ilegal mining di Kementerian ESDM agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens.
"Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk Dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," ungkapnya.
Di samping itu, kata Mulyanto, kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara, tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.
