Uang Cepat Untuk Pemilu Serentak

Laporan: Sinpo
Sabtu, 26 Agustus 2023 | 20:40 WIB
Salamuddin Daeng (sinPo.id/Ist)
Salamuddin Daeng (sinPo.id/Ist)

 

Pemilihan umum atau Pemilu serentak tak bisa dilaksanakan tanpa pembiayaan sebagaimana yang dirasakan banyak pihak. Pemilu serentak memang pekerjaan berat, butuh kerja ekstra, tenaga ekstra dan uang ekstra, agar bisa belanja.

Belajar dari pengalaman pemilu tidak serentak 2019 lalu, pelaksanaan Pemilu  tidak terlalu siap. Tragisnya akibat ketidak-siapan itu pemilu 2019 banyak menelan korban jiwa petugas penyelenggara pemilu.

Tentu Pemilu hal tersebut jangan terulang lagi, sehingga harus benar benar siapa lahir batin, khususnya kesiapan uang yang cukup. Semua ini harus disiapkan oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi sukses tidaknya penyelenggaran pemilu serentak 2024.

Masalah kekurangan uang Indonesia saat ini bukan isapan jempol. Pemeritah berkali mengeluh soal uang hasil pengerukan sumber daya alam tambang terutama batubara dan nikel yang dilarikan dan ditempatkan di luar negeri. Presiden Jokowi menyatakan bahwa uang hasil pengerukan tambang dlsetidaknya ada Rp2500 triliun ditempatkan di Singapura.  Meski pemerintah Singapura secara resmi menyatakan negaranya bukan tempat menempatkan uang haram.

Singapura sudah mendeklarasikan negaranya akan bersih dari uang kotor atau uang haram. Ini juga merupakan penegasan Singapura ke Indonesia bahwa tidak ada uang haram Indonesia Rp2500 triliun rupiah di negara Singapura.

Ke Mana Uang Hasil Sumber Daya Alam ?

Rumitnya masalah uang hasil jual sumber daya alam Indonesia tersebut membuat pemerintah panik. Baru baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan agar sedikitnya 30 persen uang hasil ekspor atau hasil jual kekayaan alam Indonesia ditempatkan di dalam negeri, ditempatkan di bank bank nasional atau direinvestasikan di Indonesia.

Tapi tampaknya peraturan ini tidak terlalu digubris oleh penguasaha. Mereka para pengusaha masih menganggap Indonesia tidak menguntungkan untuk tempat uang. Uang tampaknya tidak mau datang atau diam di Indonesia, hal itu ditunjukkan oleh cadangan devisa Indonesia yang berkurang. Artinya uang malah keluar dari Indonesia yang akibatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar amerika juga makin hari makin melemah.

Meski ada semacam ritual uang setiap pergantian kekuasaan nilai mata uang Indonesia merosot 75 hingga 100 persen. Di era SBY kurs rata rata rupiah Rp8 ribu per dolar, sekarang era pemerintahan Jokowi kurs rata rata rupiah Rp15 ribu per dolar As. Nah ke depan berapa kira kira?

Jadi dari mana Indonesia bisa mendapatkan uang untuk mendanai Pemilu serentak ini. Uang semacam ini harus ada serentak. Pemilu tidak mungkin bisa dilaksanakan serentak kalau uangnya tidak datang.

Ini perkara yang rumit. Membutuhkan satu langkah cepat dan keras oleh pemerintah untuk menarik uang tetsebut, atau memaksa pengusaha membawa uangnya cepat-cepat dan serentak ke Indonesia. Semoga berhasil. (*)

Penulis Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

BERITALAINNYA
BERITATERKINI