Jokowi soal Pembubaran KPK: Sistemnya Bagus, Tapi Tetap Perlu Evaluasi
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bagus namun tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan.
Menurutnya, KPK sudah rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi menanggapi isu pembubaran KPK, sebagaimana keterangannya pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.
"Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menginginkan KPKberubah menjadi lembaga yang lebih kuat.
"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah," kata Megawati di Yogyakarta pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.
Megawati kemudian menuturkan bahwa KPK didirikan saat dia masih menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesowo mengajukan beleid pembentukan KPK dan meminta Megawati berkenan menandatangani.
Meski demikian, Megawati tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen.
"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap karena ad hoc itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," kata Megawati.
Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.
"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: 'nanti ibu kalau enggak teken, ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi'. Wah betul juga, ya wis saya teken saja," katanya.
Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK.
