Jazilul ke Anies: Terus Saja Menggonggong Asal Pakai Akal Sehat

SinPo.id - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Jazilul Fawaid mengingatkan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan agar mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menggunakan data. Publik disebut sudah cerdas menyerna kritik yang datang dari berbagai pihak kepada pemerintah.

"Silakan Pak Anies juga lakukan kritik pakai data dan akal sehat, tidak perlu malu dan ragu ragu. Toh, Publik juga makin cerdas memilah arah kritik dan datangnya darimana saja," kata Jazilul kepada wartawan, Jakara, Senin, 21 Agustus 2023.

Jazilul menekankan pemerintah yang demokratis tidak anti kritik. Dengan catatan, kritik yang disampaikan kepada publik harus berdasarkan fakta dan tidak memelintir.

"Pemerintahan yang demokratis tidak anti kritik, namun jangan melintir keadaan seakan tidak menggunakan akal sehat dan omong kosong saja," ujar Jazilul.

Menurut dia, pemerintah sejauh ini tak anti kritik. Jazilul menyinggung tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang tinggi.

"Itu tandanya tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah masih tinggi. Selama ini pemerintah juga tidak pernah anti kritik, teruskan saja yang mau mengonggong. Tentu pakai akal sehat tapi bukan akalnya Pak Anies," kata dia.

Anies sebelumnya menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies meminta pemerintah mampu menjawab kritik yang datang dari pihak mana pun.

Ini disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, 19 Agustus 2023. Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Anies lalu meminta pemerintah membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, kebijakan harus sesuai data dan fakta.