Jokowi Nilai Indonesia Butuh Panduan Seperti PPHN untuk Wujudkan Visi Besar
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Indonesia memerlukan strategi dan teknis sebagai sebuah panduan untuk mencapai visi besar. Wujud panduan itu bisa saja seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis, bisa saja seperti yang sering disampaikan Bapak Ketua MPR mengenai PPHN, untuk mencapai visi kita," kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan di peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-78 MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Kepala Negara menyatakan visi besar bangsa harus memiliki tolok ukur yang jelas. Oleh karena, itu diperlukan sebuah panduan yang jelas.
Namun, dia menegaskan panduan atau aturan yang dibuat itu tidak boleh kaku. Sebab, dunia bergerak begitu cepat, apalagi tantangan dan peluang juga berubah sangat pesat.
"Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu, jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif," kata dia.
Menurut dia, aturan harus memberikan ruang fleksibilitas sehingga bangsa Indonesia bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan dan kompetisi, dengan negara-negara lain.
"Karena di era kompetisi seperti sekarang ini untuk bisa menang, kita harus bisa lebih baik dibandingkan dengan kompetitor negara lain. Kita tidak bisa hanya melihat diri kita sendiri, nggak bisa. Atau merasa, kalau melihat diri sendiri merasa sudah cukup, merasa sudah baik, ini berbahaya, kita harus bisa lirik kanan dan lirik kiri," kata dia.
Kepala Negara menekankan Indonesia harus terus berupaya menjadi lebih baik dari para kompetitor. Caranya dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan lebih baik. Jokowi menilai PPHN penting untuk memberikan panduan karena di dalamnya ada pokok-pokok haluan.
"Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan, kan memang PPHN, tadi ketua MPR menyampaikan memang berisi filosofis tidak detail sehingga memberikan fleksibilitas kepada eksekutif," ujar Jokowi.
