Legislator Minta BPK Audit Penerimaan Negara dari Hilirisasi Nikel Secara Komprehensif

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 18 Agustus 2023 | 17:12 WIB
Ilustrasi nikel. (SinPo.id/Istimewa)
Ilustrasi nikel. (SinPo.id/Istimewa)

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta BPK untuk mengaudit penerimaan negara dari hilirisasi nikel secara komprehensif. Mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi)  telah mengakui jika program hilirisasi nikel dalam jangka pendek belum menguntungkan. 

"Saya meragukan besar penerimaan negara dari hilirisasi nikel ini karenanya saya mendesak agar BPK dapat mengaudit secara komprehensif program ini," kata Mulyanto, Jumat 18 Agustus 2023. 

Berdasarkan data kementerian terkait, penerimaan negara dari perpajakan hilirisasi nikel tahun 2022 hanya sebesar Rp 17,96 triliun, atau sekitar 3.5 persen dari total hasil ekspor yang mencapai Rp 510 triliun. Sebagian besar sebanyak 96.5 persen lari ke proses produksi, pekerja dan investor asing. 

Sementara, dari ekspor bijih nikel tahun 2019, diperoleh dana hasil ekspor sebesar Rp 15,5 triliun. Dari nilai itu, penerimaan negara dari pajak ekspor saja sebesar Rp 1,55 triliun, atau sebesar 10 persen. Kemudian sisanya masuk ke investor dan penambang nasional, tidak lari ke luar negeri atau ke investor asing. 

"Artinya secara persentase terlihat penerimaan negara dari program hilirisasi nikel jauh lebih rendah dari ekspor bijih nikel secara langsung," ungkapnya. 

Selain itu, apabila penerimaan negara tersebut dihitung berdasarkan rasio terhadap tonase bijih nikel yang dikeruk. Maka akan semakin terlihat keuntungan negara dari hilirisasi nikel dengan model seperti sekarang ini masih sangat rendah. 

Penyebabnya karena 90 persen produk yang diekspor adalah barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah, yakni NPI dan Feronikel. Sedangkan pemerintah memberikan insentif yang mewah, untuk smelter yang setengah dari harga internasional, termasuk tax holiday PPH, bebas pajak ekspor, kemudahan mendatangkan alat-mesin dan TKA. 

Oleh karena itu, Mulyanto menilai perlu adanya data yang akurat dan objektif dari audit BPK. Bukan sekadar klaim sepihak dari Pemerintah, apalagi terkait dengan data penerimaan negara dari program hilirisasi nikel tersebut. 

"Ini penting agar program hilirisasi ini on the track dan dapat mencapai tujuannya yakni meningkatkannya nilai tambah ekonomi SDA dan kesejahteraan rakyat," katanya menambahkan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI