ASN DKI WFH Lagi, Heru Budi Yakin Penerapan Akan Efektif

Laporan: Khaerul Anam
Jumat, 18 Agustus 2023 | 13:34 WIB
Pj Gubernur DKI, Heru Budi (Sinpo.id/BPMI Setpres)
Pj Gubernur DKI, Heru Budi (Sinpo.id/BPMI Setpres)

SinPo.id -  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meyakini Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan tetap bekerja secara efisien meski bekerja dengan sistem kerja Work From Home (WFH).

Menurut Heru, ASN DKI Jakarta sebelumnya telah mengalami sistem WFH saat menghadapi pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. WFH diterapkan, sebagai upaya untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota yang buruk belakangan ini. 

"Iya pertama waktu COVID-19 juga kita bisa bekerja efisien. Berikutnya salah satunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu, kita uji coba, di pemda lain juga sudah kok WFH," kata Heru Budi kepada wartawan, dikutip Jumat, 18 Agustus 2023.

Heru menjelaskan, uji coba kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi sebanyak 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2023 pekan depan. 

“Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," paparnya.

Mantan Walikota Jakarta Utara itu menyebut uji coba pertama WFH dilakukan selama tiga bulan mulai 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023.

Lebih lanjut, Heru juga mengajak masyarakat secara umum untuk turut serta menyelesaikan permasalahan polusi udara yang saat ini terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya Jakata.

"Ya harus terus dong, harus berkesinambungan, semua masyarakat juga tolong bantu," tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan skema 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja secara fisik di kantor.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi polusi udara di Ibu Kota yang terus buruk belakangan ini. Bahkan, Jakarta beberapa kali masuk menjadi kota dengan polusi udara tidak sehat di dunia menurut Indeks kualitas udara (AQI).

Bahkan secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet terbatas untuk mengatasi udara kotor di Jabodetabek, khusunya wilayah Ibu Kota.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI