Mewujudkan Pemilu Sehat Tanpa SARA dan Diskriminatif

SinPo.id - Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehat menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan bersama. Apalagi, pelaksanaan kontestasi politik tanpa isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan diskriminatif di Tanah Air masih 'jauh api dari panggang'.

Beragam fitnah antarpendukung pada pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres) seolah tak bisa lagi dibendung. Aksi ini yang kemudian melahirkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.

Padahal, memastikan pesta rakyat berjalan damai bukan hanya tugas negara. Seluruh masyarakat punya kewajiban yang sama membuat pesta demokrasi berlangsung tanpa perpecahan.

Tak kalah penting, partai politik (parpol) punya peran sakral mengajak masyarakat, terutama kader hingga simpatisannya untuk menyukseskan Pemilu 2024. Setiap parpol bahkan harus berjiwa kesatria menerima hasil akhir dari kontestasi tersebut.

Kendati begitu, langkah para tokoh negara yang berulang kali mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga persatuan sepanjang masa sosialisasi Pemilu 2024 patut diacungi jempol. Terlebih, ultimatum yang meminta perbedaan pandangan politik tidak menjadi jurang pemisah.

Jangan ada kampanye hitam

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan seluruh kader parpol dan simpatisan tidak melakukan kampanye hitam menjelang Pemilu 2024. Pesta demokrasi harus bersih dari aksi saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan peserta pemilu.

Bamsoet justru mengajak masyarakat saling memuji kelebihan masing-masing peserta pemilu. Langkah ini diyakini bisa menghadirkan kontesasi politik yang bahagia.

"Sebaiknya kita laksanakan pemilu dengan rasa bahagia, sebagaimana seharusnya pesta dalam berdemokrasi. Hindari praktik politik identitas yang berpotensi memunculkan perpecahan. Kalau saling menjelekkan dan menjatuhkan yang muncul adalah pertikaian, itu artinya bukan pesta demokrasi," kata Bamsoet beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan pemerintah punya peran penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 sehat. Pemerintah tak boleh condong atau berpihak ke calon presiden (capres) tertentu.

"Siapa pun calon presidennya harus di welcome semua, jadi kalau berbeda capres yang enggak apa-apa itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup," kata Syarief.

Syarief mengajak semua pihak menghargai perbedaan pandangan politik dalam Pemilu 2024. Sebab, bukan hal mudah membangun bangsa yang besar dengan satu jalan. Artinya, jalan politik setiap parpol tak melulu harus sama.

Menurut dia, diperlukan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari setiap parpol demi membangun Tanah Air.

"Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insyaallah negara kita akan semakin baik ke depan," kata dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Dia mengajak semua pihak menghindari politik identitas guna mencegah lahirnya polarisasi.

"Kami mengajak masyarakat, partai politik agar tidak terjadi politik identitas. Kita ingin Pemilu 2034 berlangsung damai dan riang gembira," kata dia.

Kontestasi politik bukan tempat orang baperan

Masyarakat khususnya simpatisan diingatkan tak terlalu terbawa perasaan alias baperan dalam menghadapi Pemilu 2024. Publik harus merajut tali persaudaraan ketimbang membangun 'pagar pembatas'.

"Saya kira penting untuk saya sampaikan pada publik bahwa masyarakat itu kemudian tidak perlu baperan dalam konteks pemilu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari.

Bukan tanpa sebab, masyarakat diimbau tak terjebak fanatisme terhadap sosok yang didukung. Apalagi, hubungan di tataran elite politik sangat cair. Sehingga, sangat tidak pantas masyarakat bersikap berlebihan dalam memperjuangkan ‘jagoannya’.

"Karena elite politik ya sendiri juga semuanya berkoalisi secara cair dalam pemilu maupun pilkada," kata Hasyim.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama sejumlah elemen masyarakat menandatangani dan mendeklarasikan 'Pemilu Damai dan Berintegritas'. Deklarasi ini sebagai bentuk nyata mewujudkan kontestasi politik yang damai.

Deklarasi ini diikuti berbagai stakeholder seperti perwakilan organisasi mahasiswa, perwakilan perempuan, perwakilan disabilitas, perwakilan keagamaan, dan perwakilan parpol.

"Kami harapkan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 tanpa hoaks, tanpa ada black campaign, dan lain-lainnya," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Pemilu sehat butuh komitmen dan langkah konkret

Demi mewujudkan pemilu sehat tanpa SARA dan diskriminatif diperlukan kerja konkret dari semua pihak. Pemangku kepentingan, masyarakat, hingga media massa harus beriringan menjaga pelaksanaan pesta rakyat tersebut.

Jangan sampai isu SARA hingga diskriminasi berakar dalam perhelatan Pemilu 2024. Publik juga harus mewaspadai perbedaan pendapat dan pilihan politik yang acap kali dijadikan alat pemecah belah bangsa bahkan membuat polarisasi masyarakat meningkat.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara Silvanus Alvin menilai ada beberapa alasan pentingnya menjaga kondusifitas pemilu. Pertama, pemilu sehat tanpa SARA dan diskriminasi membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Alasan kedua, pemilu yang sehat merupakan cermin dari kualitas demokrasi suatu negara. Tanpa diskriminasi dan politik identitas, pemilu mampu mencerminkan suara rakyat secara merata dan mengakomodasi berbagai pandangan politik.

"Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pemilu," kata Alvin.

Terakhir, pemilu yang bebas dari SARA dan diskriminasi bakal memastikan terpilihnya pemimpin yang mewakili kepentingan seluruh rakyat. Proses pemilu yang adil akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon tanpa memandang latar belakang identitasnya.

"Hal ini penting agar pemimpin yang terpilih mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya segelintir kelompok tertentu," tegas Alvin.

Menjaga muruah pesta rakyat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap menjaga perjalanan demokrasi Tanah Air. Salah satunya, mengawal Pemilu 2024 berlangsung damai, jujur, dan adil.

Listyo mengajak para tokoh nasional bersama-sama membangun semangat mewujudkan harapan negara agar pemilu berjalan baik. Cara-cara kotor yang dilakukan pada pemilu sebelumnya, seperti polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada kontestasi politik 2024.

"Kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mau mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi bangsa," kata Listyo.

Korps Bhayangkara memastikan siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024. Polisi bahkan akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengawal seluruh pelaksanaan kompetisi demokrasi tersebut.

"Kami Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu serentak 2024. Polri akan menggelar operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Dalam Operasi Mantap Brata itu, Polri akan bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya mulai dari TNI hingga pemerintah daerah (pemda) setempat. Dia menekankan Polri hingga saat ini terus mempersiapkan rencana pengawalan agenda Pemilu 2024. Mulai dari pola pengamanan, jumlah personel yang dikerahkan, hingga anggaran pengamanan.

"Bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis," tegas dia.