Komnas HAM Dorong Bawaslu Jamin Hak Kelompok Rentan di Pemilu 2024

Laporan: Khaerul Anam
Selasa, 25 Juli 2023 | 19:22 WIB
Komnas HAM RI audiensi dengan Bawaslu. (SinPo.id/Dok. Komnas HAM)
Komnas HAM RI audiensi dengan Bawaslu. (SinPo.id/Dok. Komnas HAM)

SinPo.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok marginal dan rentan guna memenuhi hak konstitusional di Pemilu serentak 2024.

"Khusus teman-teman Bawaslu kami harapkan jajarannya melakukan pengawasan yang lebih intensif atas hak konstitusional warga negara kelompok rentan," kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2023.

Pramono merinci kelompok rentan yang harus dipenuhi hak konstitusionalnya meliputi warga binaan di lembaga pemasyarakatan mapun rumah tahanan, lansia yang berada di panti jompo maupun panti sosial, masyarakat adat suku terasing,  kelompok minoritas, pemilih pemula, perempuan dan pekerja migran. 

Dalam melakukan pengawasan tersebut, lanjut Pramono, Komnas HAM berharap agar Bawaslu dapat melibatkan kelompok rentan sebagai pengawas di tempat mereka. Hal itu dilakukan semata untuk keterlibatan mereka dalam pemilu.

"Jadi kira-kira dalam rekrutmen panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota ke bawah terutama, kecamatan, desa kelurahan melibatkan kelompok-kelompok tadi," ujarnya. 

"Misalnya panwaslu di suku terasing melibatkan suku terasing, Masyarakat adat sendiri," lanjut dia menambahkan. 

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menekankan soal penegakan hukum kampanye yang bernuansa fitnah, hoaks serta ujaran kebencian. 

Pihaknya berharap agar penegakan hukum yang bernuansa hoaks, ujaran kebencian dan fitnah tidak memberangus hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Artinya penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. 

"Kita berharap kampanye pemilu kita memang damai, dalam arti, bagaimana hoaks fitnah dan ujaran kebencian tidak diberi ruang tapi jangan sampai menjadi pintu masuk kesewenangan sehingga menghambat hak kebebasan berpendapat dan berekspresi," tandasnya.sinpo

Komentar: