Alasan Pemerintah Soal Penunjukan Penjabat Gubernur: Pertimbangan Keamanan

Jakarta, sinpo.id - Kontroversi terjadi ketika pemerintah melakukan penujukan penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan alasan penunjukan tersebut karena pertimbangan keamanan.

"Alasannya, pertimbangan keamanan," ungkapnya melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, dua perwira yang diusulkan adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumut.

Hal tersebut menuai kontroversi karena dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Karena biar bagaimanapun juga, netralitas Polri dalam mejaga jalannya pesta demokrasi pada Pemilu nanti harus tetap dijaga.

Tjahjo menyontohkan, pada Pilkada 2017, ada dua daerah yang dianggap rawan, yakni Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat.

Kemendagri saat itu juga menunjuk penjabat gubernur dua daerah tersebut dari kalangan TNI-Polri. Di Aceh, penjabat gubernurnya adalah Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Sementara itu, di Sulbar, penjabat gubernurnya adalah Irjen Carlo Brix Tewu. Saat itu, Carlo menjabat Plh Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

"TNI, Polri, Kemendagri, aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Tahun lalu, ada (penjabat gubernur) TNI, ada Polri juga netral. Aman pilkada," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Meski demikian, Tjahjo menegaskan, usulan dua perwira tinggi Polri ini belum final. Keputusannya ada di tangan Presiden Joko Widodo.