Kelompok Perlawanan Bersenjata Myanmar Minta Bantuan AS Gulingkan Rezim Junta

SinPo.id - Kelompok perlawanan bersenjata Myanmar meminta US$525 juta untuk bantuan kemanusiaan dan alutsista kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menggulingkan rezim militer di Myanmar, termasuk untuk drone, kendaraan lapis baja, dan peralatan pengacau radar. 

Pasalnya, Kongres AS telah mengesahkan Penyatuan Burma melalui undang-undang akuntabilitas Militer yang Ketat, atau Undang-Undang Burma, pada bulan Desember sebagai bagian dari anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2023. 

Regulasi tersebut memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk membantu kelompok bersenjata yang melawan Junta Myanmar. 

Beberapa dari kelompok bersenjata tersebut saat ini meminta Kongres AS untuk mengalokasikan US$525 juta untuk Myanmar pada tahun fiskal berikutnya. Namun totalnya hampir empat kali lipat dari USD136 juta yang telah disetujui Kongres untuk Myanmar tahun lalu untuk bantuan umum dan pembangunan. 

Adapun permintaan itu datang dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, sebuah pemerintahan bayangan yang lari dari persembunyian dan pengasingan untuk menggulingkan junta. 

Dilansir dari VoA, kelompok tersebut telah meminta bantuan militer dari negara-negara Barat, tetapi sejauh ini ditolak. Hal itu yang membuat mereka kalah persenjataan dari Junta Myanmar yang dilaporkan telah mengimpor senjata dan bahan pembuatan senjata dengan nilai sekitar US$1 miliar sejak menggulingkan pemerintah terpilih. Sebagian besar diimpor dari Rusia, China, dan Singapura. 

Menurut dewan administrasi Myanmar, permintaan bantuan sebesar US$525 juta tersebut akan digunakan untuk memberi bantuan kepada 1,5 juta penduduk yang terlantar akibat pertempuran, dan untuk mendirikan pemerintahan baru di lapangan dalam rangka menggulingkan Junta.