Ketua DPR RI Dukung Penguatan Kelembagaan UKP-PIP
Jakarta, sinpo.id - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang rencananya akan disetarakan setingkat kementerian.
Bamsoet mengatakan, bahwa “DPR mendorong Pemerintah segera meningkatkan unit kerja ini menjadi badan, karena cakupannya tidak hanya untuk pemerintah. Tetapi juga kepentingan nasional,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Ketua UKP-PIP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (25/01).
Dalam rapat tersebut, Ketua UKP-PIP Yudi Latief hadir didampingi Romo Benny Susetyo dan Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud MD.
Menurut Politisi Golkar ini, jika sudah terbentuk, nantinya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) akan bekerja sama dengan DPR untuk melakukan legislative review terhadap beberapa undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah yang sebelumnya diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam hal ini, Ia mengatakan, UKP-PIP memiliki kapasitas untuk menguji apakah undang-undang yang dibuat DPR bersama Pemerintah sudah selesai dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Karena kalau kita melihat keputusan MK, yang mana keputusan itu harus ke pengadilan, itu akan memakan waktu yang lama. Mudah-mudahan dengan adanya legislative review ini, kita bisa menyelesaikan dalam waktu dekat,” ungkapnya dalam keterangan kepada sinpo.id.
Sementara itu, Ketua UKP-PIP Yudi Latief mengatakan dibutuhkan kerja sama antara UKP-PIP dan DPR untuk memastikan undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ia menginginkan ideologi Pancasila terlembagakan dalam segala produk perundang-undangan.
“Sehingga DPR tidak hanya menjalankan aspek teknis perundang-undangan. Tapi sesama lembaga tinggi negara sama-sama mengawal Pancasila. Kami bersyukur pertemuan ini mencerminkan suatu semangat yang sama,” papar Yudi.
DPR dan UKP-PIP juga sepakat melakukan kerja sama untuk memberikan pendidikan moral Pancasila pada masa orientasi Anggota Dewan baru periode 2019-2024. Tujuannya, agar Anggota DPR baru lebih berkualitas dan memiliki wawasan luas soal Pancasila.
