Demokrat Bakal Evaluasi Produk Hukum Jika Kembali ke Pemerintahan
SinPo.id - Partai Demokrat siap mengevaluasi beberapa produk hukum jika kembali ke pemerintahan. Khususnya, produk-produk hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Partai Demokrat.
"Kalau kemudian nanti kami punya kesempatan sejarah untuk kembali ke pemerintahan nasional, tentu kami akan segera evaluasi mana-mana yang perlu segera direvisi. Nanti ada prioritasnya, rankingnya, urgensinya. Ada mana dulu yang perlu didahulukan," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.
Di sisi lain, AHY menekankan produk-produk hukum yang memang berdampak baik untuk kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Demokrat tentu bakal dipertahankan.
"Kalau yang bagus, oke, relevan, adil, lanjutkan! Tetapi, begitu nggak bener, nggak make sense (masuk akal) kita revisi. Itu semangat kami," kata AHY.
AHY juga menyinggung penolakan Demokrat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) ikut menolak payung hukum tersebut.
"Tetapi Demokrat tidak didengarkan, (DPR) ketok palu (mengesahkan UU Cipta Kerja), ternyata benar produk Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu," kata AHY.
AHY juga menyayangkan aturan belanja wajib (mandatory spending) sebesar 5 persen dari APBN yang dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan. Ketentuan itu sebelumnya diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
“Demokrat berpendapat, agar anggaran wajib sebesar minimal 5 persen dari APBN yang dihapus di UU Kesehatan, seharusnya dipertahankan. Saya ulangi, harusnya tetap dipertahankan!" kata AHY.
