Dewan Pakar Golkar Tegaskan Munaslub Bukan Barang Haram
SinPo.id - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyebut bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, merupakan hal yang halal dan bukan barang haram.
Pasalnya, terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga hasil dari Munaslub pada akhir tahun 2017, ketika Setya Novanto terjerat kasus korupsi.
Banyak pihak yang menilai bahwa kepemimpinan Airlangga merupakan kepemimpinan yang terburuk sepanjang seraha partai Golkar. Terlebih batas waktu untuk menentukan sikap Golkar terkait dengan koalisi hanya sampai bulan Agustus, dan apabila tidak diputuskan, maka Munaslub harus dilaksanakan.
"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus Munaslub. Itu harus. Munaslub bukan haram, halal dilaksanakan. Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus Munaslub, nggak bisa rapimnas atau rakernas," kata Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
Namun, ia mengatakan usulan Munaslub tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan oleh DPP Golkar, dan dirinya dipermasalahkan lantaran dianggap menjadi orang pertama yang menggulirkan isu Munaslub. Padahal, usulan itu merupakan hal yang wajar di internal partai Golkar, dan Golkar telah beberapa kali menggelar Munaslub.
"Saya dipermasalahkan teman DPP, kita buat statement kenapa beda dengan kesimpulan. Dua jam rapat, simpulkan 15 menit. Itu berapa puluh orang bicara itu statement di pers. Tapi itu kan nggak mungkin jadi keputusan," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Ridwan, apabila ada yang menolak Munaslub, artinya yang bersangkutan belum mengerti organisasi. Terlebih posisi Airlangga sebagai capres juga semakin tidak jelas.
"Jadi kalau bilang gak ada Munaslub berati nggak ngerti organisasi. Jadi Munaslub itu jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak terlambat, dan kita minta Airlangga sapa rakyat. Karena Golkar turun sekian persen menjadi 6 persen versi LSI," tegasnya.
