Kemenag Diminta Memprotes Pelayanan Haji ke Mashariq

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 10 Juli 2023 | 20:36 WIB
Yandri Susanto (Sinpo.id/MPR)
Yandri Susanto (Sinpo.id/MPR)

SinPo.id -  Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) memprotes pelayanan haji 2023 ke Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co (Mashariq). Protes bisa dilakukan melalui pemerintah Arab Saudi. 

"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Mashariq merupakan perusahaan yang menyediakan layanan haji lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.

"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jamaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," kata dia.

Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji 2023. Terutama, di puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, Mina (Aromusna).

"Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.

Menurut dia, Menteri Agama (Menag) secara spontan sudah melakukan protes itu ketika masih memakai pakaian ihram. Namun, agar lebih resmi dapat digugat kepada perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab. 

"Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Haji Saudi yang sudah merespons itu dengan baik, dengan langsung meminta maaf atas ketidakbecusan dari pengelolaan di Arafah, Musdalifah, dan Mina," katanya.

Yandri menilai permintaan maaf itu sebagai landasan kuat jika secara sadar pemerintah Saudi mengakui ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. 

"Supaya tidak terulang kembali, kami minta agar Pemerintah Saudi Arabia mengevaluasi penuh terhadap para pihak yang bertanggung jawab di aromusna," kata dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI