DPR Minta Pemerintah Selesaikan Masalah KKB dari Hulu ke Hilir

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 07 Juli 2023 | 17:08 WIB
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (SinPo.id/ Parlementaria)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid (SinPo.id/ Parlementaria)

SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," kata Meutya kepada media, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.

Legislator Dapil Sumatra Utara (Sumut) I ini pun menilai penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana," kata dia.

Meutya mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” kata Meutya.

Selain itu, pemerintah diminta membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan. Pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

Dia berharap dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, aktivitas kekerasan akan berkurang. Meski begitu, hal ini perlu berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur.

"Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah dengan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KKB di Papua. Tindak tegas pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara," kata Meutya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI