PBB: Belasan Juta Warga Suriah Butuh Bantuan Kemanusiaan
SinPo.id - PBB menyebut sekitar 15,3 juta warga Suriah, atau 70 persen dari populasi negara tersebut, saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat dari krisis yang melanda.
"Orang-orang hidup dalam kemiskinan ekstrim saat ini di daerah Damaskus. Setiap tiga jam mereka menerima satu jam listrik dan kemudian benar-benar masuk ke dalam kegelapan," kata rekan senior Dewan Atlantik Qutaiba Idlbi, dilansir dari Fox News, Kamis 6 Juli 2023.
Bahkan lebih dari 50 persen orang Suriah tidak memiliki cukup makanan, hingga malnutrisi menjadi meningkat, karena rakyat Suriah tetus menderita dalam skala besar.
"Mereka belum melihat perbaikan dalam realitas kehidupan mereka, apakah mereka tinggal di dalam Suriah atau di luar Suriah," kata Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen.
Sementara itu, untuk membantu Suriah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, mengatakan pihaknya masih berupaya untuk mengalahkan kelompok ISIS dan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.
"Kami ingin memperluas akses kemanusiaan kepada rakyat Suriah. Kami ingin memastikan bahwa ISIS tidak dapat muncul kembali. Kami menginginkan kondisi yang aman untuk kembalinya para pengungsi pada akhirnya," kata Blinken belum lama ini.
AS sendiri memiliki penilaian yang kritis terhadap al-Assad dan mengatakan Suriah belum siap untuk mengatasi krisis pengungsinya.
"Kami tidak melihat indikasi bahwa rezim berkomitmen untuk mengakhiri pelecehan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para pengungsi yang kembali," kata duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Pasalnya, lebih dari 12 juta orang di Suriah telah mengungsi. Sedangkan krisis pengungsi juga menyebabkan kemiskinan dan memburuknya kondisi kehidupan di negara-negara tetangga.
Tak hanya itu, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan di Suriah juga meningkat setelah gempa bumi melanda dan menewaskan sedikitnya 8 ribu orang pada Februari lalu.
Meski demikian, Al-Assad setuju untuk membuka titik-titik penyeberangan untuk pengiriman bantuan. Sementara PBB telah mendorong agar jalur itu tetap tersedia.
