Tak Ada Lokasi Khusus Negara di Arafah dan Mina Pada Haji 2024
SinPo.id - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 mendatang.
Dikatakan Yaqut, dengan demikian maka tahun depan tidak ada lokasi khusus untuk negara tertentu di Masyair.
Kebijakan baru ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah pada Penutupan Penyelenggaraan Haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Mekkah.
"Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H,” kata Yaqut dalam keterangannya, dikutip Minggu, 2 Juli 2023.
Yaqut memaparkan, sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jamaah haji.
Dalam dokumen persiapan itu, kata Yaqut, tercakup rangkaian tahapan kegiatan penyelenggaraan dari persiapan hingga keberangkatan jamaah pada musim haji 1445 H.
“Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H juga bisa dilakukan lebih awal,” ujarnya.
“Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di Masyair,” tambah Yaqut.
Yaqut menambahkan kebijakan baru itu menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan haji 1445 H.
Menurut Yaqut, pihaknya akan segera mendiskusikan hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa dilakukan langkah percepatan dan persiapan.
Diantaranya mulai dari kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji.
“Ini akan segera kami sikapi. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI dan BPKH guna membahas bersama langkah percepatan persiapan haji tahun depan,” tandasnya.
