Kemiskinan dan Gizi Buruk di Madura Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Turun Tangan

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 30 Juni 2023 | 17:09 WIB
Ilustrasi kemiskinan dan gizi buruk (SinPo.id/ Pixabay)
Ilustrasi kemiskinan dan gizi buruk (SinPo.id/ Pixabay)

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan angka kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah.

"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu melalui keterangan tertulisnya, Jumat 30 Juni 2023.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp245 juta yang diterima Dinas Kesehatan Bangkalan untuk penanganan stunting masih sangat minim. Pasalnya, total anak stunting di 20 desa ditetapkan mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940.

Oleh karena itu, Putu berharap pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan dapat memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.

“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” ungkapnya.

Di samping itu, kata Putu, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, diperlukan juga sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.

"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," katanya menambahkan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI