Keuangan Pemerintah Dapat WTP dari BPK, Jokowi : Bukan Prestasi

Laporan: Khaerul Anam
Senin, 26 Juni 2023 | 13:16 WIB
Presiden Joko Widodo (SinPo.id/Setkab)
Presiden Joko Widodo (SinPo.id/Setkab)

SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.

Jokowi mengingatkan menteri hingga pimpinan lembaga negara bahwa WTP bukanlah prestasi melainkan kewajiban. Sebab, yang dikelola adalah uang dari rakyat.

"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.

"Kewajiban para menteri kewajiban para pemimpin lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa uang dari rakyat yang digunakan oleh kementerian dan lembaga harus sepenuhnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk rakyat.

"Dan saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan oleh sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tetapi jauh yang lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat apa yang dirasakan oleh rakyat apa yang dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Mantan Walikota Solo itu juga turut menyinggung pentingnya meningkatkan kualitas belanja. Ia menegaskan, kualitas belanja harus dikawal sejak perencanaan.

"Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor, terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat," ucap Jokowi.

 

 

Lebih lanjut, Jokowi kembali menyinggung soal anggaran program pusat dan daerah yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan honor hingga perjalanan dinas bukan programnya.

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga direksi BUMN dan BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara.

"Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI