Impor Beras, DPR RI : Pemerintah Harusnya Melindungi Petani Dalam Negeri

Jakarta, sinpo.id - Rencana pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam terus mendapat penolakan. Keberpihakan pemerintah terhadap petani pun dipertanyakan.

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wiijayanti menegaskan, seharusnya pemerintah melindungi petani dalam negeri. Apalagi, katanya, impor dilakukan menjelang panen raya di sejumlah wilayah.

''Tanpa impor pun, petani kerap merugi saat panen raya karena harga gabah anjlok. Apalagi jika pemerintah tetap bersikukuh mengimpor beras,'' ujarnya kepada sinpo.id.

Politisi Gerindra ini mengatakan, Soal harga beras yang cenderung naik beberapa waktu terakhir, Novita meminta pemerintah melakukan evaluasi mengapa hal tersebut tidak bisa diatasi. Bukan mengambil langkah praktis yang justru merugikan petani. Novita pun mempertanyakan tata niaga pangan yang selama ini dilakukan pemerintah, ungkapnya.

Ia pun mengaku heran dengan data berbeda yang dikeluarkan pemerintah terkait stok beras. Data Kementerian Perdagangan, disebut stok beras menipis sehingga butuh impor beras untuk menstabilkan stok serta harga di pasaran. Sebaliknya, data Kementerian Pertanian juga mengeluarkan data yang menyatakan bahwa tidak ada kekurangan stok beras.

''Bagaimana pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan data yang berbeda,'' tegasnya.

Novita pun menyinggung beda pernyataan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menteri Darmin menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam. Padahal sebelumnya, Menteri Enggar telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebagai importir beras.

''Pemerintah saja terlihat kurang koordinasi dalam memutuskan siapa pihak yang melakukan impor,'' tutup Ketua DPP Gerindra ini.