Satgas TPPO Polri Kembangkan Penyelidikan Jaringan TPPO di Nunukan Kaltara

SinPo.id - Satgas TPPO Polri bersama dengan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tunon Taka, pada hari ini, Jumat, 23 Juni 2023. Pemeriksaan ini merupakan langkah pengembangan terhadap pengungkapan jaringan TPPO yang dilakukan pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2023 lalu.

Kasatgas TPPO Polri Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan, pemeriksaan kedatangan penumpang kapal tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, guna mengantisipasi pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri, perlu ditingkatkan upaya antisipasi di wilayah perbatasan,” kata Asep, Jumat, 23 Juni 2023.

Asep menjelaskan, bahwa pencegahan tersebut dilakukan lantaran wilayah Nunukan, Kaltara,  berdekatan dengan Negara Malaysia.

“Kemudian, Nunukan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga sangat dimungkinkan peluang terjadi TPPO di wilayah ini," ujar Asep yang juga menjabat sebagai Wakabareskrim Polri itu.

Menurut Asep, Satgas TPPO  melakukan pengecekan di KM Pantokrator dari Pare-Pare, dengan memeriksa terhadap dokumen para penumpang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Polda Kaltara sendiri telah mengungkap kasus TPPO, diantaranya terdapat 16 laporan polisi dengan 7 DPO dan 2 orang sudah diamankan di wilayah Samarinda dan Pulau Sebatik. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilakukan melalui proses inspeksi atau pemeriksaan kepada penumpang kapal.

"Untuk teknis inspeksinya, pertama akan dipisahkan yang tiba di Kaltara kemudian akan dicek KTP-nya. Kemudian, kita cek tujuan perjalanan para penumpang. Jika ditemukan penumpang yang ingin menyeberang ke Tawau, maka akan kita dalami kembali dokumen perjalanannnya dan tujuan keberangkatannya,” tuturnya.

Dia menambahkan, bahwa Satgas TPPO Polri akan melakukan pendalaman, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk WNI yang terindikasi menjadi korban TPPO.