Status Pandemi Dicabut, Ini Catatan buat Pemerintah
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher memberi sejumlah catatan buat pemerintah terkait kebijakan pecabutan status Pandemi Covid-19.
Catatan ini penting mengingat transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang matang agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.
"Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di Faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
Selain hal itu, kata Netty, pemerintah perlu memerhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Apalagi, masyarakat sudah terbiasa dengan sejumlah aturan yang dibuat pemerintah semisal menjaga jarak dan memakai masker.
"Pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan dengan terbiasa memakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Pastikan kebiasaan ini tetap terjaga dan jangan dibuang," kata dia.
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik. Ini penting agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah, dan murah.
"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan," kata Netty.
Netty juga mendesak pemerintah agar memastikan tidak terjadi gap fasilitas kesehatan yang lebar antardaerah. Mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi, serta fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara dan sama baiknya di setiap daerah.
"Pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease Covid-19," ucap dia.
Netty juga mendorong adanya peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan dalam menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus didorong, terlebih di masa pandemi di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand.
"Upaya anak bangsa untuk menghadirkan inovasi kesehatan harus didukung penuh. Nah, bagaimana kabar vaksin Merah Putih," katanya.
Di sisi lain, Netty menilai Indonesia menghadapi masalah pemerataan distribusi tenaga medis di Indonesia. Terutama, di bagian timur Indonesia.
"Hingga tahun 2021 baru 74,9 persen RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Pemerataan distribusi tenaga medis membutuhkan anggaran besar secara kontinum. Sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh menghadapi tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dengan tidak dicantumkannya Mandatory Spending Kesehatan dalam RUU Kesehatan," tegas dia.
