Parlemen Indonesia dan Uni Eropa Satu Sikap Soal Penyelesaian Krisis Myanmar

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 23 Juni 2023 | 11:27 WIB
Hafisz Tohir (Sinpo.id/DPR)
Hafisz Tohir (Sinpo.id/DPR)

SinPo.id -  Parlemen Indonesia maupun Parlemen Eropa mendorong tercapainya penyelesaian krisis berkepanjangan di Myanmar. Keketuaan ASEAN Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan perdamaian di kawasan.

Ini disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai menerima kunjungan delegasi Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala. Dalam pertemuan itu, kedua perwakilan Parlemen berdialog mengenai isu-isu strategis ekonomi, lingkungan, dan perdamaian serta stabilitas kawasan.

"Parlemen Eropa menyampaikan dukungan terhadap Indonesia yang telah memberikan penekanan terhadap hak asasi manusia di Myanmar. Mereka juga sangat menginginkan persoalan Myanmar itu dapat dituntaskan," ujar Hafisz kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.

Politisi dari Fraksi PAN ini menyampaikan apresiasi serta dukungan dari Parlemen Uni Eropa atas lima butir konsensus ASEAN soal Myanmar. Kelima poin konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN itu meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukkan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ke Myanmar.

Kendati demikian, Hafisz menilai ASEAN harus mempertimbangkan pendekatan alternatif untuk memecahkan krisis di Myanmar. Apalagi, pendekatan yang saat ini diambil tidak menunjukkan hasil.

"Saya kira tidak hanya pendekatan yang soft ya, artinya tidak cukup dengan diplomasi saja. Bukan untuk melakukan agresi ataupun penekanan dengan militer, tetapi Myanmar harus tahu bahwa yang dilakukan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan harus menerima konsekuensi terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Misalkan kita mempersulit untuk sistem keuangannya. Tidak ingin mempersulit bangsa (Myanmar), tetapi agar mereka mematuhi konsensus yang sudah disepakati PBB tersebut," kata dia.

Hafisz juga menekankan perlu aksi nyata, bukan hanya kecaman-kecaman atas krisis Myanmar yang juga berimplikasi pada masalah sosial seperti penyelesaian isu Rohingya. Terlebih, Junta Myanmar terus menolak untuk mematuhi kelima konsensus ASEAN.

"Di ASEAN ini, tetap saja kelihatannya Myanmar tidak mundur terhadap pembunuhan demokrasi. Terakhir kita melihat ada aktivis demokrasi yang juga mantan anggota parlemen dieksekusi mati. Saya kira ini yang harus dilakukan bersama-sama di PBB terkait dengan pemerhati hak asasi manusia. Kita harus menekankan bahwa yang dilakukan oleh Myanmar itu tidak boleh terjadi, karena itu adalah democracy assassination," kata dia.

Dia berharap melalui pertemuan ini Uni Eropa dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya, seperti yang konsisten dilakukan untuk membantu masyarakat Ukraina yang terdampak perang. Dalam forum tersebut, Hafisz menyampaikan perhatian khusus DPR terkait Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang memengaruhi perdagangan hasil pertanian seperti minyak kelapa sawiit.

"Upaya-upaya untuk sertifikasi ramah lingkungan dan pengembalian fungsi hutan terus kami upayakan dan tingkatkan. Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2019-2020, angka deforestasi di Indonesia berkurang sebesar 75 persen dari tahun-tahun sebelumnya, atau hanya sekitar 115.000 hektar," kata dia.

Dia berharap melalui pertemuan ini Uni Eropa dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya, seperti yang konsisten dilakukan untuk membantu masyarakat Ukraina yang terdampak perang. Dalam forum tersebut, Hafisz menyampaikan perhatian khusus DPR terkait Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang memengaruhi perdagangan hasil pertanian seperti minyak kelapa sawiit.

"Upaya-upaya untuk sertifikasi ramah lingkungan dan pengembalian fungsi hutan terus kami upayakan dan tingkatkan. Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2019-2020, angka deforestasi di Indonesia berkurang sebesar 75 persen dari tahun-tahun sebelumnya, atau hanya sekitar 115.000 hektar," kata dia.

Hafisz menyebutkan dalam dua terakhir Indonesia telah banyak meningkatkan kualitas pertanian dan menekan angka deforestasi. Di sisi lain, Indonesia telah melakukan moratoris perluasan lahan sawit yang mendorong efisiensi lahan sawit yang ada untuk meningkatkan produktifitas.

"Kami harapkan adanya hubungan baik dan setara antara Indonesia-Uni Eropa," kata dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI