Ketua DPR Minta Pemenuhan Air Aman Ditingkatkan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 13 Juni 2023 | 16:35 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (SinPo.id/ Dok. DPR)
Ketua DPR RI Puan Maharani (SinPo.id/ Dok. DPR)

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tercemarnya sungai-sungai di Ibu Kota. Apalagi, buruknya kualitas sungai mengganggu sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Puan menekankan pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dalam hal ini, negara harus mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan, melindungi sumber daya air, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara adil dan merata," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6 persen kebutuhan air bersih warganya. Sementara itu, 94 persen air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang.

Padahal, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Beleid ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan.

"Negara juga harus memastikan penyediaan infrastruktur air yang memadai, termasuk pengembangan sistem penyediaan air, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan limbah, guna memastikan akses yang luas terhadap air bersih bagi seluruh penduduk," kata Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung soal data studi terbaru dari UNICEF yang menyatakan hampir 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja. Hal itu turut menyebabkan penyebaran penyakit diare yang merupakan penyebab utama kematian balita.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas air bersih di seluruh negeri.

"Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan air bersih, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik," tegas dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI