Partai Gelora Berharap Hakim MK Teruskan Tradisi Demokrasi dalam Pemilu
SinPo.id - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sebab, keterbukaan menandakan Indonesia semakin demokratis.
"Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi, serta tradisi pemilu demokratis atau demokrasi dalam pemilu. Karena sesungguhnya, kalau kita bicara tradisi demokrasi, maka tradisinya adalah masyarakat terbuka dan pemilu terbuka," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023.
Fahri menyebut bangsa ini tidak bisa kembali lagi menganut paham tertutup, paham otoriter, dan paham masyarakat tertutup. Sebab, demokrasi sudah membuka Indonesia dan hasilnya luar biasa bagi kemajuan, kecerdasan, dan kesadaran bahwa semuanya bertanggung jawab terhadap perbaikan bangsa Indonesia ke depan.
"Jangan lagi kita menyerahkan urusan umum, urusan publik kepada segelintir orang elite Indonesia. Tetapi harus diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar semua berpartisipasi bagi kebaikan bersama," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini menganggap sistem proporsional tertutup apalagi dalam pemilihan legialatif (pileg) sangat membahayakan demokrasi. Sebab, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota, bukan lagi rakyat.
"Sistem tertutup itu berbahaya, karena kontrol pimpinan partai kepada anggota Dewan akan makin kencang. Dalam sistem proporsional tertutup, siapapun yang menjadi anggota Dewan akan ditentukan penuh oleh mekanisme partai yakni dipilih oleh Ketua Umum," kata Fahri.
Fahri menjelaskan pada sistem tertutup, masyarakat hanya akan diarahkan pada pemilihan partai politik (parpol). Sehingga, siapa pun yang dipilih partai untuk menjadi anggota dewan akan dikontrol oleh parpol politik secara menyeluruh.
"Maka anggota dewan bisa disuruh diam, tidak perlu dengar rakyat. Kamu diam, dengerin Ketua Umum. Karena nyawamu di Ketua Umum, nyawamu di Sekjen maka kamu diam. Saya bilang diam kamu diam," ujarnya.
Berbeda jika sistem proporsional terbuka, rakyat benar-benar akan memilih secara langsung individu-individu calon legislator. Seluruh kontrol bisa dilakukan oleh rakyat, bahkan konsekuensi elektoral bisa diterima jika performanya tidak baik saat menjabat.
"Kalau kita (pakai sistem proprosional) terbuka rakyat yang milih. Saya kalau salah enggak akan terpilih lagi oleh rakyat," kata Fahri.
Oleh sebab itu, Fahri menyarankan agar sistem diputusan hakim konstitusi adalah proporsional terbuka. "Harus tetap terbuka, sistemnya harus terbuka," tegas calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia dari daerah pemilihan (dapil) NTB I tersebut.
