Legislator Temukan Kejanggalan Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik di APBN 2023 Kemenperin

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut anggaran subsido pembelian kendaraan listrik tidak transparan. Pasalnya, ditemukan adanya kejanggalan anggaran di APBN 2023 Kementerian Perindustrian.

Anggaran tersebut menurutnya, belum pernah dibicarakan. Padahal, jika sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, anggaran kementerian, baik yang bersifat reguler, perubahan atau tambahan semestinya dibahas bersama antara pihak kementerian dengan Komisi terkait.

"Dalam kasus anggaran kendaraan listrik ini tidak ada pembahasan dengan Komisi VII DPR RI. Ini saya yang tidak tahu atau bagaimana?” tanya Mulyanto, dalam rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian, Senin 12 Juni 2023.

Selain itu, ia juga meminta kepada pimpinan Komisi VII DPR RI untuk membahas masalah ini secara transparan, agar tidak ada anggaran tambahan untuk subsidi kendaraan listrik yang secara tiba-tiba masuk dalam APBN 2023.

Lebih lanjut, kata Mulyanto, subsidi dari anggaran negara yang terbatas harus benar-benar tepat sasaran, tidak boleh diarahkan untuk orang yang mampu apalagi untuk membeli kendaraan mewah. Karena hal itu dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

"Subsidi semestinya diarahkan untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, alat transportasi publik atau kebutuhan energi dasar," tegasnya.