Menimbang Bakal Calon Wakil

Gerindra dapat tawaran nama Cawapres pendamping Prabowo, PDIP masih membahas sejumlah nama, Nasdem merasa ditekan sesama anggota koalisi.

SinPo.id -  Sejumlah partai politik pengusung bakal Calon Presiden (Capres) mulai mempertimbangkan sosok pendamping atau calon wakil. Partai Amanat Naisonal (PAN) menyodorkan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai kandidat Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP sudah membocorkan sejumlah nama bakal Cawapres untuk Ganjar Pranowo yang sebelumnya diusung sebagai Calon Presiden.  Anies Baswedan juga mendapat dorongan dari partai pendukung, salah satunya Demokrat yang mendorong agar Anies segera menentukan wakil untuk memperkuat kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui menawarkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai kandidat Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan pimpinan partai Gerindra, Senin 5 Juni 2023 awal pekan lalu.

“PAN punya kedekatan khusus dengan Erick Thohir, sering berkegiatan dan hadir dan akhir-akhir ini, sering pakai kemeja nuansa biru. Jadi sangat kental. Apa tadi disebut? Rasanya urusan Erick Thohir itu menu wajib pertemuan," kata  Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, PAN sedang mencari kecocokan untuk memasangkan Erick Thohir sebagaia Cawapres dari para kandidat Capres yang ada saat ini. Dia mengatakan, semakin banyak pertemuan dengan partai lain, semakin besar peluang memajukan Erick Thohir di Pilpres 2024.

Meski ia mengaku usulan tersebut belum menjadi keputusan final. Saat ini usulan Erick Thohir masih dalam proses penjajakan. "Apa sudah final? Belum. Segala sesuatu masih dijajaki. Jadi kita akan kembali dialog-dialog berkepanjangan. Tapi tujuan sudah jelas," ujar Eddy menjelaskan.

Tercatat Gerindra telah mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto bersama  Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang gencar memasangkan Muhaimin Iskandar sebagai calon Wapres mendampingi Prabowo. Bahkan kedua partai itu telah mendirikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco menanggapi munculnya usulan Erick Thohir mendampingi Prabowo, menegaskan harus atas kesepakatan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar.

"Jadi begini, politik kan dinamis, segala kemungkinan bisa saja terjadi, nah tetapi mungkin pak Rommy lupa bahwa khusus Gerindra kami udah menekan kerja sama politik dengan PKB," kata Dasco.

Dasco mengatakan berbagai asumsi terkait pasangan Capres dan Cawapres hanyalah dinamika politik semata, sampai kesepakatan dibuat. "Sehingga apa pun kemudian dinamika yang ada di luar itu kita anggap dinamika saja, dan tentunya ya kita sambil menunggu waktu pendaftaran, ya kita nikmati saja hal-hal seperti itu," ujar Dasco menjelaskan.

PDIP : Masih Dalam Pertimbangan

Saat rapat kerja nasional (Rakernas)  partainya, Selasa 6 Juni 2023 lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membocorkan sejumlah nama untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo yang diusung sebagai calon wakil presiden. Sejumlah nama itu mulai dari sejumlah Menteri kabinet Jokowi hingag ketua umum partai politik yang sudah menjalin koalisi di luar PDIP.

"Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak Airlangga?," kata Puan Maharani.

Puan menyebut sejumlah nama yang ia sebutkan itu masuk dalam daftar peta yang dibahas partainya dengan kelebihan masing-masing. "Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan, kalau boleh saya sebut nama itu semuanya tentu punya kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan," ujar Puan menjelaskan.

Ia menyebut salah satu pertimbangan menentukan wakil di antaranya bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan. “Sesuai dengan visi-misi, cita-cita, dan lain sebagainya," katanya.

Meski belum menentukan nama yang disebutkan dalam Rakernas partainya, Puan mengatakan sejumlah nama itu masih dalam pertimbangan. Sedangkan penentuan Cawapres Ganjar tidak akan ditentukan dalam Rakernas.

Namun pernyataan Puan Maharani yang menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam salah satu bakal calon Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dinilai hanya sekadar guyon atau candaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani.

"Ya, saya yakin Mbak Puan isenglah. Enggak mungkinlah AHY dipasangkan dengan Pak Ganjar," kata Benny.

Menurut Benny, pernyataan Puan Maharani yang menyebut AHY masuk menjadi salah satu dari 10 nama untuk dipertimbangkan Ganjar, bukan hal yang bakal serius dibahas di internal PDIP. "Tapi, kalau Mbak Puan menyebut Mas (AHY), itu isenglah, guyonlah," kata Benny menambahkan.

Ia menilai penentuan figur bakal Cawapres untuk Ganjar akan ditentukan oleh PDIP bersama dengan partai politik (Parpol) lain pendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Ia tak menampik jika Hanura memiliki keinginan untuk mengusulkan nama kepada PDI Perjuangan yang dapat dipertimbangkan untuk berduet dengan Ganjar.

"Keinginan proposal pasti ada. Misalnya, PAN kemarin mengusulkan Pak Erick (Thohir), Hanura misalnya nanti siapa. Mungkin juga bisa Pak Erick, mungkin, atau Pak Mahfud MD, mungkin," katanya.

Menurut Benny Hanura belum menyodorkan nama karena menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Mendorong Sesama Partai Pengusung

Beda dengan Ganjar yang diusung PDIP dan Prabowo yang diusung Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung  Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) mulai mendapat dorongan pentingnya menentukan wakil calon presiden. Dorongan itu muncul dari Partai Demokrat yang menjadi salah satu peserta koalisi KPP.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) akan semakin solid jika Anies segera mengumumkan nama bakal calon wakil presiden (cawapres).

Menurut Syahrial, calon wakil presiden mendampingi Anies akan mampu membangun orkestrasi yang harmonis antara parpol anggota KPP yakni Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem dengan rakyat serta relawan.

"KPP akan semakin solid, kuat dan tegar sehingga sulit digoyahkan apabila Anies Baswedan sebagai bacapres segera mengumumkan bacawapres KPP," kata Syahrial.

Ia menjelaskan KPP yang mengusung ide perubahan berseberangan dengan status quo yang memaksakan idenya kepada capres hasil cawe-cawe penguasa. Hal itu akan terus membuat KPP mendapatkan tekanan dan upaya pecah belah bila tidak semakin solid.

Atas dasar itu, Syahrial menyebut mandat yang sudah diberikan KPP kepada Anies sebagai bakal Capres 2024 harus diberdayakan maksimal untuk saling menguatkan serta melindungi.

"Supaya rakyat dan relawan juga terlibat bergandengan tangan bersama-sama menghadapi tekanan-tekanan tersebut," ujar Syahrial menegaskan.

Syahrial juga menyatakan tekanan politik dan hukum yang dihadapi Parpol anggota KPP akan lebih ringan untuk dihadapi setelah paket pasangan bakal Capres dan Cawapres KPP diumumkan, karena melibatkan koalisi dengan rakyat yang lebih luas.

Dorongan agar Anies segera menentukan calon wakil sebelumnya disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyatakan partainya membuka opsi mengevaluasi keanggotaan di KKP jika bakal Paslon untuk Pilpres 2024 tak kunjung dideklarasikan hingga Juni 2023.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief  awal pekan lalu.

Meski Andi tak memerinci evaluasi yang akan dilakukan Demokrat mengarah pada pengunduran diri dari KKP atau tidak. Dia hanya menyebut evaluasi dilakukan secara menyeluruh.  "Evaluasi menyeluruh," kata Andi.

Dorongan Andi mendapat tanggapan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali yang mengultimatum agar tidak menekan anggota koalisi, termasuk Anies Baswedan terkait sosok Cawapres. Demokrat diminta menyerahkan soal Cawapres sepenuhnya kepada Anies.

"Kita harus jaga kekompakan, melakukan konsolidasi, tidak usah cawe-cawe Cawapres biarkan Anies, mandat sudah diserahkan kepada dia," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali menyentil sikap Andi Arief seakan menekan Anies dan anggota KPP lainnya. "Ini semacam satu ancaman, tekanan. Padahal di koalisi itu tidak ada limitasi waktu kan untuk melaksanakan harus mendeklarasikan pasangan itu," kata Ahmad Ali  menjelaskan.

Dia meminta Andi Arief tunduk pada keputusan Ketum Umum (Ketum) yang tertuang di piagam kerja sama. Andi Arief diingatkan tak keluar jalur yang telah disepakati bersama. Ia justru menilai penurunan elektabilitas Anies saat ini bisa saja adanya partai pengusung yang tak gencar menyosialisasikan sosok Capresnya ke masyarakat. Bahkan, kata dia, ada anggota KPP yang minim memasang atribut Anies.

"Belum kerja bareng, jadi koalisi pendukung Anies ini belum melakukan kerja politik secara masif untuk sosialisasikan Anies Baswedan," katanya. (*)