Pemerintah Jangan Melulu Kejar Infrastruktur, Prioritaskan Juga Layanan Kesehatan
Jakarta, sinpo.id - Jalan Trans Papua yang dibangun sebagai bagian dari reformasi infrastruktur mulai menampakan wajahnya. Namun dibalik itu, wajah kesehatan warga Papua kian tertutup oleh ambisi pemerinyah itu.
Tragedi kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat dalam enam bulan terakhir telah menewaskan puluhan warga, akibat kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk.
Tentu ini menjadi sebuah ironi di tengah upaya pemerintah untuk memajukan sebuah kawasan, dengan membangun infrastruktur, tetapi persoalan kesehatan warga itu sendiri malah terabaikan.
Padahal, belum lama ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua untuk melihat perkembangan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pengerjaan jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer itu.
Malah menjadi sebuah pertanyaan, untuk apa jalan Trans Papua itu dibangun? tetapi warganya masih bergelut dengan masalah kesehatan yang mematikan.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mestinya juga memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah, khususnya yang masuk kategori zona merah dalam hal kesehatan," ungkap anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati dalam keterangan tertulisnya.
Dilanjutkannya, keberadaan Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat yang diteken pada 11 Desember 2017 lalu oleh Presiden Jokowi harus segera dikonkretkan kerjanya di lapangan.
Meski Inpres ini cenderung terlambat, namun adanya Inpres ini, perangkat pemerintah dapat segera bertindak dan melakukan langkah-langkah nyata, khususnya terkait bidang kesehatan di Papua dan Papua Barat.
"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, pernah saya singgung dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Sayangnya, jawaban pemerintah justru menunjukkan kebingungan dalam menangani persoalan tersebut," ungkap Okky.
Alasan seperti kurangnya pasokan listrik untuk menyimpan vaksin di Cold Chain sehingga balita di Papua tidak terpenuhi imunisasi yang lengkap sungguh alasan yang naif. Kewenangan, anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki semestinya bukan menjadi penghalang pemerintah untuk memberu perhatian serius di daerah-daerah yang terpetakan sebagai zona merah.
"Saya mendesak 27 instansi Kementerian dan Lembaga yang berada di Pusat sebagaimana amanat Inpres 9/2017 agar segera membuat terobosan atas masalah yang menimpa di Papua khususnya dan daerah-daerah lainnya yang teridentifikasi memiliki persoalan kesehatan," kata Okky.
Saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengirim tim yang berisi 39 tenaga kesehatan untuk menangani kasus itu, meliputi pengobatan dan melakukan outbreak response immunization (ORI) campak.
Dari 39 tenaga kesehatan yang akan diterjunkan, 11 di antaranya merupakan dokter spesialis. Yakni 1 dokter spesialis bedah, 1 dokter spesialis kulit kelamin, 1 dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 dokter spesialis gizi klinik, 3 dokter spesialis anak, 3 dokter spesialis penyakit dalam, dan 4 dokter umum.
Sebelumnya, Kemenkes juga telah mensuplai sekitar 3 ton makanan tambahan, obat-obatan, serta 2.000 tablet disinfektan ke Kabupaten Asmat. Sekitar 1.500 vaksin pun telah dikirimkan ke daerah tersebut.
