Pinta Andi Akmal Pasluddin Agar Pemerintah Tinjau Ulang Regulasi Harga Beras
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini dinilainya masih buruk.
Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak bersinergi, sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.
"Pemerintah harus mampu membuktikan, bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan. Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah dengan bukti adanya kestabilan harga beras di pasar dan masyarakat," terang Andi Akmal dalam keterangan tertulisnya.
Dirinya melanjutkan, bahwa partainya, PKS, sudah membuat rekomendasi untuk pemerintah, yang akan disampaikan pada rapat kerja Komisi IV. Salah satunya pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis beras medium dan premium, karena dinilai telah berdampak terhadap ketersediaan beras jenis tersebut.
"Beras jenis medium menjadi langka di pasar. Sedangkan jenis premium cukup. Dengan margin harga HET yang lebar antara jenis premium dan medium, para pedagang lebih cenderung beralih ke jenis premium. Faktor ini yang diduga sebagai pemicu kenaikan harga beras jenis medium," bebernya.
Pemerintah juga diminya segera memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan supply chaince (rantai pasok) yang masih terlalu panjang di pasar. kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di pasar.
Tak hanya itu, peran Bulog juga diharapkan dapat diperbesar dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga.
"Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras. Namun bila pemerintah masih terus-menerus melakukan impor dengan berbagai cara meski ada institusi pemerintah yang menyatakan beras surplus, ini jelas menunjukkan pemerintah sedang mengambil keuntungan dari rakyat," tutupnya.
