Gubernur Lemhannas: Usulan Prabowo untuk Rusia-Ukraina Menekankan Solusi Damai
SinPo.id - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait resolusi konflik Rusia-Ukraina menekankan solusi damai dari kekerasan senjata yang terjadi saat ini.
Menurutnya, Prabowo menekankan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralisme.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan usulan terkait resolusi konflik Rusia-Ukraina saat menjadi panelis pada pembahasan 'Resolving Regional Tensions' di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu, 3 Juni 2023.
“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi di sela-sela IISS Shangri-La Dialogue seperti dikutip dalam keterangannya pada Senin, 5 Juni 2023.
Ia menjelaskan, Prabowo juga secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue ke 20 2023 mengeluarkan deklarasi yang konkret baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik, juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina.
Sebagai informasi, Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
