PAN Yakin Jokowi Tak Akan Menyalahgunakan Kekuasaan untuk Pemilu

SinPo.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam cawe-cawe di Pemilu 2024.

"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.

Viva menyatakan secara yuridis tidak ada aturan dan undang-undang yang melarang Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe atau ikut terlibat di pemilu. Hal ini juga terutama yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," katanya.

Menurut Viva, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas mengatur mekanisme, prosedur, dan proses pilpres. Sehingga, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebanyak 4 persen di DPR RI.

"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan," ucap dia.

Viva justru mengatakan tidak ada larangan bagi Presiden Jokowi dalam mengundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran di Istana Negara. Untuk itu, dia meminta agar pihak lain tidak terbawa perasaan (baper) melihat kejadian itu.

Dia juga menjelaskan proses koalisi partai tentu menjadi syarat wajib presidential threshold di mana ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berkisar 20 persen kursi DPR RI. Sementara itu, Viva melihat PDIP bisa sendirian mengusung pasangan capres dan cawapres dibandingkan partai lainnya yang harus berkoalisi.

Viva justru merasa dengan pertemuan Jokowi bersama partai koalisi pemerintah di Istana menimbulkan kekhawatiran dari kelompok antitesis pemerintah. Viva menyebutkan hasil survei Populi Center menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi sekitar 74,5 persen.

Survei tersebut tentu akan berpengaruh secara elektoral akibat adanya efek Jokowi, sehingga membuat opini pembunuhan karakter terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi. Kendati demikian, PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu.

"Presiden harus juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar Pemilu 2024 berjalan secara Luber, Jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva.