Gerindra: Masyarakat Ingin Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka
SinPo.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa seluruh masyarakat dari berbagai profesi ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat bersama perwakilan tujuh parpol di DPR RI lain merespons isu Pemilu 2024 bakal menggunakan sistem proporsional tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023. Satu-satunya parpol di DPR yang tidak ikut dalam menyampaikan tuntutan ini ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Karena itu, kita harap ini sudah sangat clear, sangat jelas, asporasi masyarakat baik secara formal diwakili kami di sini maupun di media sosial maupun media massa, mahasiswa, petani, buruh, semua menyatakan ingin proporsional terbuka, tidak proporsional terutup," kata pemilik sapaan akrab Habib itu.
Ia menyatakan bahwa delapan parpol di DPR memiliki komitmen agar Pemilu 2024 terselenggara tepat waktu, yakni di 2024. Menurutnya, semua parpol sudah mengikut seluruh prosedur pengusungan bakal caleg dan pembinaan yang mengacu pada sistem proporsional terbuka.
Pun begitu Gerindra, parpol yang memiliki kader dari berbagai macam unsur, seperti purnawirawan TNI/Polri, petani, hingga aktivis. Menurutnya, Gerindra ingin kader-kader ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, serta punya kesempatan yang sama untuk menjadi wakil rakyat.
Habib memandang, perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terututup akan menghadirkan sebuah permasalahan yang sangat besar.
"Kalau dibikin sistem proporsional tertutup akan ada permasalahan yang amat besar, soal memilih siapa yang dapat nomor urut satu, kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten," katanya.
Salah satu masalah, ia membeberkan, banyak bacaleg yang akan mengundurkan diri. Menurutnya, hal itu bisa mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diharapkan bisa berjalan tepat waktu.
"Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak orang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam yang kita komitmen terselenggara tepat waktu bisa terancam, bisa terganggu, dan jangan sampai tertunda kalau dipaksakan menjadi proporsional terutup," tutur Habib.
