Firman Soebagyo Kecam Keras Impor 500.000 Ton Beras Oleh Kemendag
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengecam keras kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton.
Menurutnya, kebijakan impor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam itu patut dipertanyakan.
Firman mengaku terus menggelengkan kepalanya dengan adanya logika berfikir yang menyebut bahwa bulan Oktober mulai memasuki musim tanam, lalu bulan Januari mulai disepai hingga Februari menjadi puncak panen raya.
"Surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggung jawabkan, karena faktanya Januari 2018 stok beras masih ada di mana-mana, dan harga baik menjelang Lebaran dan Natal Tahun Baru juga dapar terkendali," paparnya melalui keterangannya kepada sinpo.id, Jumat (12/1/2018).
Oleh karena itu politisi Golkar ini mengaku kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag tersebut. Dan yang makin membuat kecewa, kata Firman, Komisi IV DPR selalu berkoordinasi dan selalu memonitoring stok pangan baik di tingkat pasar dan petani.
Lebih lanjut Firman menilai, impor tersebut sangatlah janggal, karena impor beras harusnya merujuk pada UU pangan. Bilamana produk atau stok nasional tidak tercukupi, maka barulah keran impor tersebut dibuka. Itu pun harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
"Saya juga melakukan klarifikasi ke Mentan, apakah benar terjadi kekurangan stok. Dan pernyataan Kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup, bahkan pada Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu," bebernya.
Tak hanya itu, kejanggalan lain kata Firman, adalah kebijakan tersebut diambil setelah diadakannya rapat dengan para pelaku dagang. Seharusnya yang benar, Menang harus berkomunikasi dengan Mentan, bukan dengan pelaku dagang.
"Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga," cetus Firman.
Dirinya mengingatkan bahwa pada tahun politik ini, harus lebih waspada terhadap sebuah kebijakan. Karena besar potensi untuk dijadikan far reacesing untuk kepentingan tertentu.
Oleh karena itu kebijakan impor 500.000 ton beras akan semakin mensengsarakan petani, dan tidak sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Enggartiasto Lukita menyatakan, ekspor ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras sedang mengalami penurunan.
