Puan Dorong Penegak Hukum Respon Cepat Laporan Soal KDRT

SinPo.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong penegak hukum merespons cepat laporan-laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta memprosesnya secara tegas dan adil.

“Kasus KDRT di Indonesia saat ini sudah cukup darurat. Diperlukan tindakan tegas dan adil dari penegak hukum terhadap penanganan kasus-kasus KDRT,” kata Puan, Kamis 25 Mei 2023.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, korban yang melaporkan tindakan KDRT ke pihak kepolisian, justru dijadikan sebagai tersangka dan ditahan atas laporan balik sang suami. Sehingga ia berharap peristiwa seperti itu tidak terulang kembali.

"Kasus ini preseden buruk karena kurangnya kepekaan terhadap perlindungan terhadap perempuan. Berbicara soal keadilan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor agar tidak tercipta keadilan semu," ungkapnya.

Selain itu, kata Puan, Komnas Perempuan juga mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022, termasuk kejadian kekerasan dalam rumah tangga.

"Dari berbagai informasi, banyak korban merasa tidak direspons serius saat melaporkan KDRT yang dialaminya. Tidak sedikit juga yang justru malah dijadikan tersangka. Apa yang salah di sini?" tuturnya.

Belum lama ini, masyarakat bahkan dihebohkan kasus KDRT yang melibatkan seorang wakil rakyat yang diduga telah menganiaya istri keduanya yang sedang hamil hingga mengalami pendarahan.

Kemudian ada juga dugaan KDRT yang dilakukan seorang oknum dosen di salah satu universitas negeri di Solo terhadap istrinya. Dosen tersebut diduga menjempit istrinya dengan pintu saat berada di kampus.

Bahkan baru-baru ini juga viral seorang istri di Depok, Jawa Barat, yang dijadikan tersangka meski menjadi korban kekerasan suaminya. Perempuan itu dianiaya dengan cara mata disiram bon cabe, kepala dibenturkan ke dinding, hingga rambut dijambak.