Soal KEM PPKF, Demokrat dan PKS Minta Proyek IKN Ditunda

SinPo.id -  Dalam Rapat Paripurna untuk penyampaian pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, baik Demokrat maupun PKS meminta agar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, anggaran untuk pembangunan IKN bukan prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga seharusnya anggaran untuk IKN dapat ditunda.

"Anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 23 Mei 2023.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan bahwa anggaran belanja negara yang digunakan untuk pembangunan IKN akan lebih baik apabila digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat," papar Andi.

Meski demikian, pemerintah tetap beranggapan pembangunan IKN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat mencapai mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen di tahun 2024.

Selain itu, pembangunan IKN juga dinilai dapat mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI.