Pilih Jadi Oposisi, NasDem Keluar dari Pemerintahan Jokowi
SinPo.id - Partai NasDem menyatakan menarik diri dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Partai besutan Surya Paloh ini memilih menjadi oposisi bersama dua partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat karena ingin menjaga demokrasi berjalan dengan baik.
"Keadilan sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena kita harus berada di luar pemerintahan, bukan berarti kita benci pemerintahan," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali ketika menyampaikan pidato dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Mei 2023.
Ahmad Ali mengakui keputusan berada di luar pemerintahan untuk kemudian membangun poros bersama PKS dan Demokrat merupakan pilihan yang sulit. Namun, dia menekankan pilihannya menjadi oposisi bukan berarti membenci pemerintahan yang berjalan sekarang.
"Memilih berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai NasDem," kata Ahmad Ali.
Ali menuturkan kewajiban Partai NasDem saat ini adalah tetap menjaga demokrasi. Menurut dia, partai yang berada di luar pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan koreksi dan kritik terhadap pemerintahan.
"Tapi itu adalah kewajiban bagi kita yang harus dipenuhi untuk menjaga demokrasi. Karena pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang di luar pemerintahan untuk melakukan. Koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir pada acara ini juga sempat menyinggung terkait kehidupan berdemokrasi di Tanah Air. AHY menuding pihak yang kritis justru dianggap sebagai musuh negara. AHY bahkan menyebut demokrasi di Indonesia seperti di ujung jurang.
"Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh ke dalam demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara," kata AHY.
