Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Ini Tanggapan Rachmat Gobel

SinPo.id -  Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengaku prihatin dengan wacana subsidi kendaraan listrik yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, hal ini penting untuk dibahas mengingat masih banyak hal lain yang perlu diberi perhatian ketimbang hal itu.

"Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin
sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR,
melalui Komisi XI, akan mendorong untuk
mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," kata Gobel di kompleks DPR, Senin, 15 Mei 2023.

Menurut Gobel, sebaiknya pemerintah fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya.

“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata dia.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah masalah ketimpangan ekonomi pada petani. Mereka dinilai lebih layak mebdapat subsidi menurut Gobel, pasalnya masih banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian ini.

“Selain ada hal-hal teknis dan edukasi, yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN,” katanya.

Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan suatu bangsa.

“APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju,” katanya.

Gobel mengatakan, sektor pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kedua, sektor pertanian memberikan pangan pada bangsa.

Nasib bangsa besar akan sangat rawan jika pangan pokoknya tergantung bangsa lain. Ketiga, sektor pertanian berada di desa sehingga ia menjadi kunci ketahanan masyarakat desa dan menjadi penggerak ekonomi desa.

“Jadi jangan main-main dengan pertanian,” katanya.

Selain pertanian, kata Gobel, pemerintah juga harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan.

“Intinya soal pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sektor pangan juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar,” katanya.

Selain itu, kata Gobel, masalah kemiskinan harus ditanggulangi secara organik. Tidak bisa dengan cara instan. Bansos dan BLT itu untuk kondisi darurat, bukan solusi sejati dalam penanggulangan kemiskinan.

"Ibarat aspirin, itu tak mengobati penyakitnya, hanya menghilangkan simtomnya saja. Jadi jangan bangga dengan turunya angka kemiskinan jika faktornya karena Bansos dan BLT,” katanya.

Penyelesaian secara organik, katanya, adalah dengan memberdayakan orang miskin melalui ekosistem usaha yang membantu mereka bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri.

Gobel mengingatkan, ada dua hal yang mengganggu pertanian dan pangan dunia saat ini. Pertama, perang Rusia-Ukraina. Negara-negara eks Uni Soviet merupakan penghasil utama kalium yang menjadi bahan utama pupuk.

Karena itu, perang tersebut berdampak terhadap pasokan dan harga pupuk dunia. Hal ini, katanya, makin membebani petani dan memiliki dampak terhadap kualitas dan produktivitas pertanian.

Pada sisi lain, yang kedua, perubahan iklim memiliki pengaruh terhadap sektor pertanian. Akibat cuaca yang berubah-ubah maka kualitas dan produktivitas pertanian terganggu. Karena itu ia berpendapat Indonesia harus memperkuat kedaulatan pangannya.

“Jumlah penduduk kita sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pangan ini. Kita harus fokus pada pertanian dan industri pangan kita. Jadi anggaran negara harus ke pertanian, perikanan, dan pangan, bukan ke kendaraan listrik,” katanya.