Purnawirawan TNI-Polri Ingatkan Pemerintah untuk Menjamin Pemilu Netral
SinPo.id - Puluhan purnawirawan Perwira Tinggi (Pati) dari ketiga angkatan TNI dan Polri mengingatkan para pejabat negara maupun aparat pemerintah untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.
Mereka juga menolak tegas upaya-upaya untuk mengganggu eksistensi maupun kredibilitas kandidat-kandidat bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari pihak oposisi.
"Pemilu adalah ajang kontestasi yang sah berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Siapa pun yang memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi capres dan cawapres harus dijamin kemerdekaan serta kebebasannya, tanpa ditanggung kampanye-kampanye hitam, termasuk rekayasa hukum, untuk merusak nama dan reputasinya," tegas Letjen (Purn) Ediwan Prabowo melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2023.
Para Jenderal purnawirawan ini prihatin melihat adanya upaya-upaya tidak sehat untuk membuat Pemilu 2024 berjalan tidak jujur, tidak adil, dan tidak bebas. Termasuk, tidak rahasia serta tidak damai sebagaimana mestinya.
"Negara harus menjamin hak rakyat untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden secara jujur, adil, bebas dan rahasia, tanpa rasa takut dan tanpa iming-iming imbalan tertentu," kata Ediwan.
"Semua pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan negara wajib memberi sanksi bagi siapapun yang melanggar," timpalnya.
Para purnawirawan ini mengingatkan segala upaya yang bisa mencederai pelaksanaan Pemilu 2024 maupun para pesertanya bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Karena itu, kata dia, para purnawirawan mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah, termasuk jajaran TNI-Polri yang memegang teguh sumpah jabatannya.
"Negara menjadi bermartabat, maju, kuat dan sejahtera karena memiliki pejabat serta aparat yang berintegritas tinggi dan berkomitmen kuat demi kemajuan bangsa," tegas Ediwan.
Sikap ini dituangkan dalam surat pernyataan bersama puluhan purnawirawan Pati TNI-Polri, Rabu, 3 Mei 2023. Para jenderal purnawirawan ini datang dari Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
