Dunia Kecam Taliban Atas Larangan Wanita Afghanistan Bekerja di PBB

SinPo.id -  Dewan Keamanan PBB telah mengutuk larangan Taliban terhadap wanita Afghanistan yang bekerja untuk PBB di Afghanistan dan meminta para pemimpin Taliban untuk mengembalikan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Menanggapi larangan tersebut, Uni Emirat Arab dan Jepang, merancang resolusi yang menegaskan bahwa peran wanita sangat diperlukan dalam masyarakat Afghanistan dan menyebut larangan wanita Afghanistan bekerja untuk PBB telah merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Menurut Duta Besar PBB, Lana Nusseibeh, lebih dari 90 negara ikut mensponsori resolusi tersebut, khususnya dari negara-negara yang dekat dengN Afghanistan. Pasalnya, larangan tersebut belum pernah ada dalam sejarah PBB.

"Dukungan ini membuat pesan mendasar kami hari ini menjadi lebih signifikan, dunia tidak akan duduk diam karena perempuan di Afghanistan terhapus dari masyarakat," kata Nusseibeh, dilansir dari Reuters, Jumat 28 April 2023.

Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga akan mengadakan pertemuan tertutup dengan utusan khusus di Afghanistan dari berbagai negara untuk membahas pendekatan terpadu dalam menangani Taliban.

"Kami tidak mendukung penindasan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan. Keputusan ini tidak dapat dipertahankan. Dekrit Taliban menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di Afghanistan," kata Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Robert Wood.

Seperti diketahui, awal bulan ini Taliban mulai memberlakukan larangan terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB setelah menghentikan sebagian besar perempuan yang bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan pada bulan Desember lalu.

Sejak menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada 2021, mereka juga memperketat kontrol atas akses perempuan ke kehidupan publik, termasuk melarang perempuan masuk universitas dan menutup sekolah menengah perempuan.