Ganjar Pranowo Jadi Capres PDIP, Akademisi Singgung Kasus Izin Pabrik Semen Rembang

SinPo.id - Sekretaris program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, mengatakan bahwa penunjukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyisakan pekerjaan rumah (PR).

Salah satunya, dia bilang, persoalan izin pabrik semen di Rembang, Jateng yang masih menjadi catatan para aktivis lingkungan dan rakyat pegunungan Kendeng. Selain itu, lanjutnya, isu dugaan keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Masih ada PR untuk Ganjar yang harus di clear-kan oleh PDIP dan koalisinya: izin pabrik semen di Rembang yang masih menjadi catatan para aktivis lingkungan dan rakyat pegunungan Kendeng. Tentu para aktivis antikorupsi juga akan membongkar isu korupsi E-KTP yang sempat menyeret namanya,"  ujar Gugun pada Jumat 21 April 2022.

Meski begitu, ia memandang, penunujukan Ganjar memperlihatkan sikap PDIP menjunjung tinggi aspirasi konstituennya. Menurutnya, konstituen dan jajaran struktur partai dari pusat sampai ranting tidak akan solid seperti saat ini bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan putrinya, Puan Maharani sebagai bakal capres PDIP di 2024.

"Keputusan resmi dalam rapat DPD PDIP ke-140 dengan memberikan mandat dan menugaskan Gubernur Jawa Tengah itu tidak mudah," kata Gugun.

Gugun tak menampik bahwa dinamika dan pasang surut dukungan Megawati kepada Ganjar juga tak mulus begitu saja. Seandainya Megawati menuruti ego nepotisme, dia bilang, tentu mandat itu akan diarahkan Puan.

"Tapi dinamika parpol pemenang itu pada akhirnya menyadari bahwa sebagai parpol yang punya pengalaman politik panjang, suara konstituen itu suara Tuhan. Suara kader, suara fungsionaris partai dari tingkat ranting, cabang sampai pusat, tidak bisa diabaikan," kata Gugun.

Ia pun mengingatkan publik, ketika 2014 Megawati memutuskan Jokowi yang saat itu masih menjabat gubernur DKI, menerima mandat sakral dari PDIP untuk bertarung dalam Pilpres.  Di dalam konstitusi, Capres dan Cawapres secara absolut pencalonannya milik parpol atau gabungan parpol, tidak ada pintu lain.

Sehingga figur yang populer, mendapat dukungan publik, tapi tanpa diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi di parlemen, tentu tidak bisa ikut pilpres.

Dia menambahkan momen PDIP mengumumkan nama bakal capres pada hari ini juga membuat dinamika Pemilu 2024 mengalami eskalasi. Parpol lain akan memutuskan berkoalisi ke PDIP atau ke koalisi sebelah, dimulai dari sekarang.